Ternate, MalutInsight – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Dr. Abdillah Kamarullah, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan di Bella Hotel Ternate, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan dengan mengusung tema ‘Optimalisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2026 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027’, menjadi forum penting dengan melibatkan sejumlah pejabat daerah, dengan tujuan untuk membahas strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan.
Rakornas dibuka langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Dalam sambutannya, Sherly menyebut, kegiatan Pengelolaan Keuangan daerah ini menjadi penting. Sebab, dapat memberikan kemudahan dalam proses perencanaan, penganggaran, pengawasan serta eksekusi. Sehingga nantinya, program Keuangan daerah yang dijalankan pemerintah menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekda Halsel, Dr. Abdillah Kamarullah mengapresiasi kegiatan rakornas Tahun 2026. Ia menilai kegiatan pengelolaan keuangan tersebut sangat bermanfaat dan menjadi penting untuk mendukung program-program pembangunan di daerah.
Abdillah menambahkan, peserta rakornas juga mendapatkan pemaparan mengenai regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari daerah-daerah yang sudah berhasil dalam meningkatkan pengelolaan keuangan mereka.
” Selain itu, diskusi panel juga diadakan untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan keuangan serta solusi yang mungkin diterapkan, ” ungkap Abdillah.
Sekda Halsel berharap, hasil dari Rakornas ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mendorong seluruh kepala dinas dan bendahara di lingkungan Pemkab Halsel untuk mengikuti arahan dan kebijakan yang dihasilkan dalam forum nasional ini.
Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan Kabupaten Halmahera Selatan dapat mencapai target-target pembangunan secara lebih efektif dan efisien, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. (Red).
