Jakarta, MalutInsight — Pengembangan pariwisata berbasis budaya dinilai perlu memastikan masyarakat yang menjadi pemilik dan penjaga tradisi memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengatakan pengembangan budaya sebagai daya tarik wisata tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
“Jangan sampai budaya kita dijual, tetapi pemilik budayanya tetap miskin. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari kegiatan pariwisata,” kata Alqassam dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas dorongan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang menempatkan budaya sebagai salah satu kekuatan dalam pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Widiyanti mencontohkan pelaksanaan Tawur Agung Manca Wali Krama di Pura Hulundanu Batur, Bali, sebagai praktik yang mempertemukan pelestarian tradisi dengan pengembangan pariwisata. Kementerian Pariwisata menekankan bahwa pengembangan pariwisata berbasis budaya tetap perlu memperhatikan nilai dan keberlanjutan tradisi masyarakat.
Menurut Alqassam, arah tersebut perlu dikembangkan dengan membangun rantai ekonomi yang menghubungkan warisan budaya, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat lokal.
“Ketika wisatawan datang karena tertarik pada Kebudayaan suatu daerah, manfaat ekonominya harus mengalir kepada masyarakat yang mengusahakan Kebudayaan tersebut,” ujarnya.
Budaya dan Ekonomi Kreatif
Alqassam mengatakan budaya tidak cukup diposisikan sebagai objek pertunjukan.
Warisan budaya dapat menjadi sumber pengembangan berbagai produk ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, film, musik, buku, hingga produk digital.
Namun, menurut dia, proses tersebut tetap harus melibatkan komunitas pemilik budaya.
“Tidak semua tradisi dapat diperlakukan sebagai komoditas. Ada nilai sakral dan identitas yang harus dihormati. Masyarakat pemilik tradisi harus memiliki ruang untuk menentukan bagaimana budaya mereka dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting bagi daerah yang memiliki kekayaan budaya sekaligus potensi pariwisata seperti Maluku Utara.
Maluku Utara memiliki warisan Kesultanan Ternate dan Tidore, tradisi Cakalele dan Kololi Kie, kekayaan kuliner, serta sejarah perdagangan rempah yang terhubung dengan jaringan perdagangan dunia.
Menurut Alqassam, kekayaan tersebut dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata sekaligus produk ekonomi kreatif tanpa menghilangkan konteks sejarah dan budaya yang melekat di dalamnya.
“Sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore, misalnya, tidak hanya dapat diceritakan melalui tur sejarah. Ia dapat dikembangkan menjadi film, buku, permainan digital, fesyen, kuliner, kriya, dan berbagai produk kreatif lainnya,” ujarnya.
Jangan Hanya Menghitung Wisatawan
Alqassam juga meminta pemerintah memperluas indikator keberhasilan pariwisata berbasis budaya.
Menurut dia, banyak wisatawan dan lama dianggap penting, namun belum cukup untuk menggambarkan dampak ekonomi pada tingkat masyarakat.
Pemerintah juga perlu mengukur pendapatan masyarakat lokal, pertumbuhan UMKM, penyerapan tenaga kerja, transaksi produk lokal, serta kontribusi ekonomi yang diterima komunitas pemilik budaya.
“Wisatawan datang bukan hanya membawa kamera, tapi juga membawa daya beli. Tantangannya adalah bagaimana daya beli tersebut menjadi pendapatan masyarakat lokal,” katanya.
Ia menilai prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan gagasan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
“Pariwisata berkelanjutan bukan hanya sekedar menjaga lingkungan. Budaya dan masyarakat yang menjadi pemilik budaya juga harus tetap berdaya,” ujar Alqassam.
Menurutnya, keberhasilan pariwisata budaya pada akhirnya bukan hanya ketika sebuah tradisi dikenal oleh semakin banyak orang.
“Budaya boleh menjadi terkenal di dunia, tetapi masyarakat yang menjaganya harus menjadi lebih sejahtera,” pungkas Alqassam. (Tim).
