Jakarta, — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan klarifikasi transparan terkait penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara.
Langkah ini diambil guna merespons dinamika publik mengenai latar belakang korporasi PT Ormat Geothermal Indonesia yang diduga memiliki keterkaitan dengan entitas negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.
Dalam keterangan resminya, legislator asal daerah pemilihan Maluku Utara tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan investasi di sektor strategis harus senada dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Alqassam mengingatkan agar aspek teknis ekonomi tidak menabrak koridor Pembukaan UUD 1945.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka profil serta rekam jejak pemenang lelang di Telaga Ranu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedaulatan energi nasional tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konsistensi sikap Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina,” ujar Alqassam Kasuba di Jakarta, Kamis (19/2).
Lebih lanjut, Alqassam menyoroti bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya masyarakat di Maluku Utara. Menurutnya, proyek energi terbarukan harus memiliki social license atau mandat sosial agar operasional di lapangan tidak menuai resistensi.
“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas (due diligence) yang menyeluruh. Jangan sampai kehadiran investasi di daerah justru memicu kegaduhan sosiologis akibat minimnya transparansi mengenai afiliasi korporasi yang bersangkutan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Alqassam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga diperoleh penjelasan yang kredibel dari otoritas terkait. Ia berharap transisi energi menuju masa depan hijau di Halmahera berjalan tanpa meninggalkan beban polemik geopolitik.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi geothermal di daerah. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mencederai integritas diplomasi nasional. Klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM sangat dinantikan agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar dan bermartabat,” pungkas Alqassam.
