Jakarta, — Langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mengeksekusi program Prokesra demi mencetak 10 juta wirausaha baru mendapat apresiasi dari Komisi VII DPR RI.
Komitmen Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam menyelaraskan arah pemberdayaan serta memanfaatkan platform integratif SAPA UMKM dinilai sebagai terobosan penting untuk menghentikan tumpang tindih pelatihan usaha.
Merespons kebijakan tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, menegaskan bahwa konsolidasi anggaran dan digitalisasi pelayanan ini harus dipastikan menjangkau wilayah timur Indonesia, khususnya para pelaku usaha mikro di Maluku Utara.
“Sinergi antarkementerian melalui program Prokesra adalah langkah korektif yang sangat dibutuhkan agar anggaran pemberdayaan UMKM efisien dan tepat sasaran. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada inklusivitas. Pelaku usaha di kawasan kepulauan seperti Maluku Utara harus mendapatkan akses yang sama terhadap platform SAPA UMKM ini, baik untuk perizinan, pendataan, maupun pendanaan,” ujar Alqassam dalam rilis resminya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026) beberapa waktu lalu.
Sebagai legislator Komisi VII yang mengawasi bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Perindustrian, Alqassam menyoroti pemanfaatan sistem pelayanan terpadu satu pintu SAPA UMKM. Menurutnya, platform digital tersebut harus didesain agar mudah diakses oleh pelaku usaha lokal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet.
Ia meminta Kementerian UMKM memastikan bahwa sosialisasi dan pendampingan penggunaan platform SAPA UMKM dilakukan secara masif hingga ke tingkat pelosok desa.
“Digitalisasi izin dan pembiayaan melalui SAPA UMKM sangat mempermudah pelaku usaha. Namun, jangan sampai ada sekat digital. Kementerian UMKM perlu menggandeng dinas setempat dan komunitas pemuda daerah untuk mendampingi para pelaku usaha mikro yang belum terliterasi digital agar target mencetak 10 juta wirausaha baru ini terwujud secara merata, bukan hanya menumpuk di Pulau Jawa,” tegas legislator PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara tersebut.
Guna mengawal agar target pencetakan 10 juta wirausaha baru dan pengoptimalan anggaran dapat tercapai secara maksimal, Alqassam menyampaikan tiga masukan strategis kepada Kementerian UMKM. Pertama, Pemerataan Kuota Wirausaha Baru di Indonesia Timur: Memastikan alokasi pencetakan wirausaha baru dalam program Prokesra memberikan porsi yang proporsional bagi pemuda dan pelaku usaha di wilayah kepulauan dan kawasan timur.
Kedua, Integrasi Standardisasi Produk Bersama BSN: Mengintegrasikan platform SAPA UMKM dengan layanan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar wirausaha baru yang lahir langsung mendapatkan pendampingan standar mutu produk (SNI/Halal) sejak awal.
Ketiga, Kemudahan Akses Pembiayaan Pascapelatihan: Memastikan kemudahan akses pembiayaan yang terhubung di SAPA UMKM benar-benar bisa diakses tanpa agunan yang memberatkan bagi wirausaha pemula di daerah.
Menutup tanggapannya, Alqassam menyatakan bahwa Fraksi PKS di Komisi VII DPR RI siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program Prokesra agar konsolidasi lintas lembaga ini melahirkan ekosistem UMKM yang tangguh dan mandiri.
“Kami di DPR RI akan terus mengawal agar kolaborasi lintas kementerian di bawah kepemimpinan Pak Maman Abdurrahman ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja baru di daerah,” pungkas Alqassam. (***).
