Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, melayangkan kritik tajam terhadap Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait ketimpangan distribusi program pelatihan keselamatan wisata.
Wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara, dinilai luput dari sasaran program strategis kementerian.
Kritik tersebut disampaikan Alqassam dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kemenpar di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menyoroti rendahnya realisasi program sertifikasi pemandu wisata dan tidak transparannya rincian lokasi pelatihan.
Dari target 1.900 orang pemandu wisata gunung dan tirta pada tahun ini, Kemenpar melaporkan baru merealisasikan 300 pemandu di 16 lokasi.
Namun, tidak ada satu pun dari lokasi tersebut yang menyentuh wilayah Indonesia Timur.
“Sebagaimana diketahui, wilayah timur seperti kami di Maluku Utara sangat bergantung pada wisata bahari atau tirta. Kami meminta rincian 16 lokasi pelatihan itu dibuka ke depannya, supaya kami di wilayah timur tidak merasakan ketimpangan program dari kementerian,” tegas Alqassam saat memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya.
Merespons kritik tajam tersebut, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengakui absensi Maluku Utara dalam daftar lokasi program.
Ia menyebutkan bahwa capaian program saat ini masih jauh dari target dan berjanji akan menjadikannya sebagai catatan evaluasi.
“Terkait dengan Pak Kasuba, kita akan ada pelatihan terhadap 1.900 orang dan saat ini baru berjalan 300. Tentu ini jadi bahan evaluasi yang baik juga buat kami, nanti akan kita lihat,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.
Namun, alasan pihak kementerian yang mengklaim bahwa fokus pelatihan saat ini ditujukan khusus untuk sektor laut dan gunung langsung mendapat sanggahan logis dari pimpinan rapat.
Pimpinan rapat menilai argumentasi tersebut kontradiktif, mengingat Maluku Utara justru merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor wisata laut sekaligus pegunungan.
Ketiadaan daerah tersebut dalam daftar Kemenpar menunjukkan perencanaan yang tidak tepat sasaran.
Menyikapi masukan dari Komisi VII, Wamenpar berkomitmen untuk segera meninjau kembali distribusi lokasi pelatihan keselamatan wisata agar lebih merata dan inklusif.
Sebagai langkah solusi, Kemenpar juga telah menyiapkan program Tugas Pembantuan untuk Provinsi Maluku Utara.
Melalui skema ini, kementerian akan mentransfer anggaran pelatihan keselamatan wisata secara langsung kepada pemerintah daerah setempat agar eksekusi di lapangan lebih tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat, Izzuddin Alqassam Kasuba menegaskan komitmennya untuk terus mengawal janji kementerian tersebut.
“Pelaku pariwisata di Maluku Utara harus mendapatkan hak dan akses yang setara terhadap program pemberdayaan pemerintah pusat demi kemajuan ekonomi dan pariwisata daerah,” pungkasnya. (Humas F-PKS).
