Jakarta, MalutInsight — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menilai penguatan akses pasar harus menjadi arah utama kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Alqassam, langkah Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan memanfaatkan InaExport sebagai National Export Gateway dapat menjadi bagian penting dalam membuka akses UMKM terhadap pasar yang lebih luas. Melalui fitur Cek Ekspor, pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memasuki pasar luar negeri.
“Ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap UMKM mulai bergeser. Kita tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan atau pembiayaan. Yang lebih penting adalah bagaimana UMKM mendapatkan pasar dan benar-benar bisa menjual produknya,” kata Alqassam dalam keterangannya, Senin (29/9/2026).
Ia menilai persoalan pasar memang masih menjadi tantangan utama UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyebut produk UMKM belum selalu mampu terserap pasar domestik, meskipun dukungan pembiayaan dan aspek perizinan terus diperkuat.
“UMKM tidak cukup hanya dibuat digital. Produk mereka harus punya pembeli. Karena itu, kita harus melihat seluruh rantai bisnisnya, mulai dari kualitas, sertifikasi, kontinuitas produksi, distribusi, logistik, sampai akses kepada buyer,” ujar Alqassam.
Menurut dia, digitalisasi seperti InaExport akan efektif apabila diikuti dengan pendampingan yang membuat produk UMKM benar-benar siap masuk pasar. Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan informasi pasar tidak berhenti sebagai fitur digital, tetapi diterjemahkan menjadi transaksi dan kemitraan usaha.
“Jangan sampai UMKM sudah masuk platform, sudah punya katalog, tetapi tidak pernah mendapatkan pesanan. Ukuran keberhasilannya harus sampai pada transaksi, kontrak, dan meningkatnya omzet pelaku usaha,” katanya.
Alqassam juga meminta pendekatan berbasis pasar diterapkan di daerah-daerah yang sedang mengalami pertumbuhan industri, termasuk Maluku Utara. Menurutnya, aktivitas industri skala besar semestinya membuka ruang bagi UMKM lokal untuk masuk ke rantai pasok.
“Di Maluku Utara, kebutuhan industri sangat besar. Ada kebutuhan makanan, transportasi, jasa, logistik, penginapan, pakaian kerja, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ini seharusnya menjadi pasar nyata bagi UMKM lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat sinergi Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait agar pengembangan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi orientasinya harus jelas: dari bantuan menuju pasar, dari pelatihan menuju produksi, dan dari produksi menuju pembeli. Kalau rantai itu tersambung, UMKM bukan hanya bertahan, tetapi bisa naik kelas,” tutup Alqassam. (TIM).
