Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti masih lemahnya keterkaitan antara anggaran, output, dan dampak nyata program Kementerian Ekonomi Kreatif terhadap pembangunan daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.
Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, yang dilaksanakan pada Kamis (22/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Izzuddin mengapresiasi paparan kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif yang dinilainya cukup kuat secara makro, namun masih kurang menjelaskan dampak konkret program terhadap daerah.
“Bahan paparan yang disampaikan cukup kuat secara makro, namun relatif lemah pada aspek keterkaitan langsung antara anggaran dengan output, outcome, dan dampaknya bagi daerah,” ujar legislator asal Maluku Utara tersebut.
Ia menyoroti capaian indikator kinerja utama seperti investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan telah mencapai 97 persen target, namun tidak disertai penjelasan rinci mengenai sebaran wilayah dan jenis usaha yang terlibat.
“Capaian investasi sebesar Rp132,04 triliun dan ekspor USD 26,44 miliar ini belum jelas sebaran daerahnya, juga belum terlihat porsi usaha mikro dibanding usaha besar, serta kontribusi langsung program Kementerian Ekonomi Kreatif terhadap capaian tersebut,” tegasnya.
Menurut Izzuddin, tanpa kejelasan kontribusi program pemerintah, capaian tersebut berpotensi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pasar dan investor besar.
“Pertanyaan kami sederhana, berapa persen dari capaian investasi dan ekspor tersebut yang benar-benar merupakan hasil langsung dari intervensi program Kementerian Ekonomi Kreatif, bukan semata karena faktor pasar atau investor besar,” lanjutnya.
Selain itu, Izzuddin juga menyoroti ketimpangan subsektor dan geografis investasi ekonomi kreatif yang masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Data menunjukkan investasi masih didominasi subsektor aplikasi, fashion, kriya, dan kuliner, serta terkonsentrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Ini menunjukkan daya tarik investasi belum menyentuh wilayah di luar Jawa secara signifikan,” jelasnya.
Ia menilai ekonomi kreatif di luar Jawa, termasuk wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal, belum terlihat secara eksplisit dalam kebijakan afirmatif kementerian.
“Ekonomi kreatif di luar Jawa hampir tidak terlihat secara eksplisit. Bahkan belum tampak adanya tindakan afirmatif yang kuat untuk provinsi kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal,” kata Izzuddin.
Menutup pernyataannya, Izzuddin tetap mengapresiasi tingkat serapan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif pada tahun 2025 dan berharap kinerja tahun 2026 dapat lebih berorientasi pada pemerataan.
“Kami mengapresiasi serapan anggaran tahun 2025. Ke depan, kami berharap pada tahun anggaran 2026, kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif tidak hanya optimal secara angka, tetapi juga lebih adil dan berdampak nyata bagi seluruh daerah,” pungkas Alqassam. (*)
