MalutInsight, – Menanggapi informasi yang beredar terkait penyesuaian tarif angkutan penumpang rute Kupal–Kawasi, Koperasi SIBELA Bintang Selatan kembali menegaskan bahwa berbagai narasi yang menyebut kebijakan tarif dilakukan secara sepihak merupakan pernyataan yang tidak mencerminkan keseluruhan kondisi di lapangan.
Ketua Koperasi SIBELA Bintang Selatan, Rusmin Ra’uf, menyampaikan bahwa usulan penyesuaian tarif muncul akibat meningkatnya biaya operasional, terutama kenaikan harga BBM, biaya perawatan armada, suku cadang, serta kebutuhan keselamatan pelayaran.
“Kami menolak segala bentuk pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah koperasi bertindak tanpa dasar. Setiap langkah yang kami ambil berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi para pengusaha speed boat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tegas Rusmin, Jumat (26/6/2029).
Jajaran Koperasi Sibela menilai penyampaian informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan polemik, memecah hubungan antara masyarakat, pelaku usaha transportasi, perusahaan, dan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan data dan fakta sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Koperasi SIBELA Bintang Selatan juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan evaluasi maupun pengambilan keputusan terkait tarif angkutan penumpang.
Lebih lanjut, pihak koperasi Sibela kembali mengajak Pemerintah Daerah, perusahaan yang beroperasi di kawasan Kawasi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlangsungan usaha transportasi laut.
“Kami tidak menginginkan konflik maupun polemik yang berkepanjangan, yang kami perjuangkan adalah keberlangsungan usaha anggota koperasi sekaligus pelayanan transportasi yang aman bagi masyarakat,” tutur Rusmin.
Koperasi SIBELA Bintang Selatan berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan musyawarah sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Kupal–Kawasi.
Menutup pernyataannya, Ketua Roky menyebut, isu transportasi di kawasan ini memang telah lama menjadi perhatian publik dan pernah memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap pelaku transportasi lokal. (Red).
