Jakarta, – Anggota DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, memberikan respons tegas terhadap data Kementerian UMKM yang mengungkapkan bahwa 90 persen produk di platform e-commerce besar seperti Shopee dan TikTok Shop merupakan produk impor.
Alqassam menilai kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan digital dan keberlangsungan UMKM Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dalam evaluasinya, Alqassam menyatakan bahwa membanjirnya komoditas asing dengan harga predator (predatory pricing) telah menciptakan ekosistem persaingan yang tidak sehat. Menurutnya, tanpa proteksi yang kuat, produk lokal akan terus terpinggirkan di rumahnya sendiri.
“Data 90 persen produk impor ini adalah alarm keras. Kita sedang menyaksikan invasi produk asing dalam bentuk digital yang mendistorsi harga pasar. Jika ruang gerak UMKM terus dipersempit oleh barang impor murah, kita tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, tetapi juga kehilangan lapangan pekerjaan bagi jutaan rakyat,” ujar Alqassam.
Di sisi lain, Alqassam menyampaikan apresiasi atas keberanian Kementerian UMKM, melalui Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, yang secara terbuka memetakan masalah ini ke publik.
Baginya, keterbukaan data ini adalah langkah awal yang krusial untuk menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran.
Alqassam memberikan beberapa catatan penting. Pertama, ia mendesak adanya regulasi dan pengawasan yang lebih tajam terhadap arus masuk barang dari luar negeri melalui platform digital agar tidak merusak struktur pasar domestik.
Kedua, ia meminta pemerintah mengatur batas bawah harga sebagai bentuk proteksi terhadap nilai jual produk lokal, sehingga praktik predatory pricing tidak semakin menekan pelaku UMKM.
Ketiga, ia menuntut platform e-commerce untuk menghadirkan keadilan algoritma dengan memberikan porsi visibilitas yang lebih besar bagi pengusaha domestik agar produk lokal memiliki kesempatan bersaing yang setara.
Secara spesifik, Alqassam menaruh harapan besar agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada pelaku UMKM di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara.
Baginya, tantangan UMKM di timur jauh lebih berat karena harus berhadapan dengan biaya logistik yang tinggi sekaligus bersaing dengan barang impor murah di pasar digital.
“Saya berharap pemerintah segera melahirkan solusi konkret yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Kita ingin melihat produk-produk unggulan dari Maluku Utara dan wilayah timur lainnya bisa merajai marketplace kita, bukan justru tenggelam oleh produk asing. Kedaulatan ekonomi harus dimulai dari keberpihakan pada produk negeri sendiri,” tegasnya.
Alqassam berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perdagangan digital agar lebih inklusif dan memprioritaskan pertumbuhan pelaku usaha lokal demi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. (*).
