MalutInsight – Koperasi Sibela Bintang Selatan kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, melalui instansi terkait, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional kapal cepat milik Harita yang melayani rute Kupal–Kawasi.
Ketua Koperasi Sibela Bintang Selatan, Rusmin Ra’uf, menegaskan bahwa keberadaan kapal cepat tersebut dinilai telah memberikan dampak serius terhadap pendapatan para pelaku usaha transportasi laut lokal yang selama ini menggantungkan kehidupan dari layanan penyeberangan masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Daerah agar tidak menutup mata terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Evaluasi harus segera dilakukan demi memastikan adanya keadilan usaha dan perlindungan terhadap pelaku transportasi lokal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” tegas Rusmin, Jum’at (26/6/2026).
Menurutnya, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah, maka dikhawatirkan akan semakin banyak pengusaha speed boat yang kehilangan mata pencaharian, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan perekonomian masyarakat pesisir.
Ketua Koperasi Sibela Bintang Selatan juga mengingatkan bahwa aspirasi serupa mengenai dampak operasional kapal cepat perusahaan terhadap pelaku transportasi lokal pernah disuarakan oleh masyarakat Obi pada tahun-tahun sebelumnya.
Jajaran Koperasi berharap Pemerintah Daerah segera memfasilitasi dialog antara seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pengusaha speed boat, pemerintah, dan pihak perusahaan, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
” Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat, maka Koperasi SIBELA BINTANG SELATAN akan mempertimbangkan langkah-langkah organisasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya,” tutup Rusmin. (Red).
