Temuan Inspektorat Penyalahgunaan DD Goro-goro Jadi Sorotan, Praktisi Hukum Desak Kejari Periksa Amrul MS Manila.

- Penulis Berita

Rabu, 11 Maret 2026 - 11:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum Muhammad Gamal  T Laure, SH.MH. (istimewa).

Praktisi Hukum Muhammad Gamal T Laure, SH.MH. (istimewa).

MalutInsight – Hasil temuan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Goro-Goro yang menyeret nama mantan Kepala Desa, Amrul MS Manila, kembali menjadi sorotan publik.

Sorotan tersebut datang dari praktisi hukum Muhammad Gamal T. Laure, SH., MH, yang menilai bahwa temuan Inspektorat harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Kejari Halsel).

Menurut Gamal, apabila dalam hasil audit Inspektorat ditemukan indikasi kerugian keuangan negara, maka proses hukum harus segera dilakukan agar tercipta kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

“Jika temuan Inspektorat telah menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan negara, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Halmahera Selatan, segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Desa Goro-Goro, Amrul MS Manila,” tegas Gamal.

Ia menambahkan, langkah penegakan hukum penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa serta memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Kasus dugaan penyimpangan dana desa yang melibatkan Kepala Desa Goro-Goro sebelumnya memang telah menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah pihak bahkan menilai bahwa jika terdapat temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka proses hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Gamal juga menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada hasil audit administratif saja, tetapi harus dilanjutkan dengan proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Ini penting sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa,” ujarnya.

Ia pun berharap Kejari Halmahera Selatan segera mengambil langkah hukum dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait guna memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Dengan demikian, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan profesional agar kasus ini menjadi terang serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Hingg berita ini ditayangkan, pihak terkait dalam upaya konfirmasi. (Red).

Berita Terkait

Kejari Halsel Musnahkan Puluhan Barang Rampasan Tindak Pidana Berstatus Inkracht.
Akun Facebook NAZILAH SOLEMAN DILA DILA Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik.
Keluarga Besar Alkhairaat Kutuk Keras Aksi Pengeroyokan Terhadap Sekretaris Komda, Desak APH Usut Tuntas dan Tangkap Pelaku.
Pemerhati Desa Goro-goro Hingga Praktisi Hukum Angkat Bicara Soal Temuan Amrul M.S Manila, Desak Pemberhentian Sementara.
Pemkab Halsel Didesak Tindak Tegas Dua Cafe yang Diduga Tak Kantongi PBG
Cafe Bunga Low 3 Dibayang-Bayangi Sangsi Pencabutan Izin.
Kabid Penindakan Satpol PP Ngamuk Saat Temukan Miras di Cafe Bongalow 3.
Praktisi Hukum Muhammad Gamal T Laure, Angkat Bicara Soal Kedudukan Hukum Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Pilkades Kifli B Pangau.

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 12:38

Terima Kunjungan BAZNAS Halsel di Senayan, Anggota DPR RI Alqassam Kasuba Dorong Optimalisasi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik.

Rabu, 1 April 2026 - 11:11

Soroti Ketimpangan, Anggota DPR RI F-PKS Alqassam Kasuba Kritik Pelatihan Wisata Kemenpar di Maluku Utara.

Selasa, 31 Maret 2026 - 03:28

Dewan Pers Gelar Uji Publik Draf Peraturan Dana Jurnalisme.

Senin, 16 Maret 2026 - 09:18

Anggota DPR RI Dapil Malut Alqassam Kasuba Dorong Batu Angus dan Boki Maruru Masuk Geopark Nasional.

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:36

OTT Kepala Daerah Beruntun Sejak 2025, Dzoel SB Tantang KPK: Kapan Giliran Sulsel?

Selasa, 10 Maret 2026 - 10:26

Anggota Komisi VII F-PKS, Alqassam Kasuba Dorong Potensi Geopark Maluku Utara Masuk Target UNESCO

Minggu, 8 Maret 2026 - 13:40

PJI Bagikan 1.100 Takjil, Perkuat Kepekaan Sosial

Sabtu, 21 Februari 2026 - 11:07

Izzuddin Alqassam Kasuba Dorong Integrasi IKM Lokal Masuk Rantai Pasok Industri.

Berita Terbaru

Ketum PJI Hartanto Boechari. (Istimewa).

Berita Daerah

DPP PJI Agendakan Pelantikan Pengurus Halsel dalam Waktu Dekat.

Sabtu, 11 Apr 2026 - 07:42